Makalah PKN

HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

A. Hakikat Hubungan Internasonal

Apa yang terlintas dalam benak anda saat mendengar istilah tentang hubungan iternasional. Tahukah andamengapa hubungan iternasonal sangat di butuhkan oleh suatu bangsa? Alasanya adalah hubungan iternasonal muncul karena adanya negara. Bangsa-bangsa dan negara-negara tidak dapat hidup sendiri dan tidak dapat mengatasi segala urusan kenegaraanya tanpa bantuan negara lain. Faktor mendasar inilah yang memunculkan konsep hubungan internasional. Lantas, apakah yang dimaksud hubungan internasional? Kita akan pelajari bersama melalui uraian berikut ini.

1.Pengertian dan Arti Penting Hubungan Internasional

Materi berkaitan dengan hub ungan internasional akan lebih mudah dipelajari jika anda memahami pengertian hubungan internasional itu sendiri. Setelah anda memahami pengertian hubungan internasional, Anda akan memahami pula mengapa hubungan internasional sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita akan membangun pemahaman tentang hubungan internasional dengan menyimak uraian berikut.

a. Pengertian Hubungan Internasional

Pengertian hubungan internasional dapat anda pahami melalui dua cara, yaitu dari asal katanya dan dari definisi yang dikemukakan para ahli. Berdasarkan asal katanya hubungan internasional terdiri atas dua kata, yaitu hubungan yang berarti sambungan yang berkaitan, ikatan, atau kerja sama. Adapun internasional adalah menyangkut bangsa atau negri seluruh dunia. Dengan demikian, berdasarkan arti katanya hubungan internasional berarti suatu ikatan atau kerjasama yang terjalin antara bangsa atau negri diseluruh dunia. Adapun hubungan internasional menurut sumber referensi dan para ahli sebagai berikut.

1)      Menurut Buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negri RI (RENSTRA)

Hubungan internasional menurut buku ini adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Hubungan ini menurut Encyclopedia American dilihat sebagai hubungan politis, budaya, ekonomi, ataupun hankam.

2)      Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negri

Dalam undang-undang ini pengertian hubungan internasional di tegaskan dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 huruf a, yaitu setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik,organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau warga negara Indonesia.

3)      Menurut Charles A. Mc. Clelland

Charles A. Mc. Clelland, seorang ahli hukum dari Amerika Serikat. Menurutnya hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi.

4)      Menurut Warsito Sunaryo

Menurut Warsito Sunaryo, pakar hukum internasional dari Indonesia, hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatua-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi.

5)      Menurut Tygve Nathiessen

Menurut Tygve Nathiessen, pakar hukum internasional dari Norwegia, hubungan internasional merupakan bagian dari ilmu politik dan karna itu komponen-komponen hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dan administrasi internasional, serta hukum internasional.

Dari uraian tersebut dapat di simpulkan bahwa hubungan internasional merupakan interaksi dan komunikasi yang terbentuk antara bangsa-bangsa dan negara-negara yang saling terikat dan berhubungan (interrelasi). Ahli hukum mengatakan bahwa hubungan internasional merupakan hubungan antara bangsa. Adapun wujud dari hubungan internasional sebagai berikut:

1)      Individual (turis, mahasiswa, dan pedagang yang mengadakan kontak-kontak pribadi sehingga timbul kepentingan timbal balik diantara mereka).

2)      Antarkelompok (lembaga sosial dan keagamaan serta perdagangan yang melakukan kontak secara insidental, periodik, atau permanen).

3)      Hubungan antarnegara (negara satu dengan negara lain mengadakan kerja sama dalam bidang ekonomi, kebudayaan, teknologi, dan lain-lain).

 

b. Arti Pentingnya Hubungan Internasional

Seperti halnya manusia yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, begitu juga yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hubungan dan kerjasama antar bangsa itu timbul karna adanya kebutuhan yang disebabkan oleh pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri  yang tidak merata di dunia. Ada beberapa faktor yang mendorong sebua negara  melakukan hubungan internasional. Beberapa faktor tersebut dapat dikelompokan menjadi dua.

Faktor Pendorong Hubungan Internasional

  1. Faktor internal.
  • Kekhawatiran kelangsungan hidup terancam, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain.
  • Kepentingan nasional yang tidak selamanya dapat dipenuhi di dalam negri sendiri, baik yang bersifat ekonomi, politik, kultur, maupun keamanan.
  • Keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional.
  • Keinginan untuk membuka hubungan politik dan meperoleh dukungan dari negara lain.

2. Faktor Eksternal.

  • Ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan kerja sama dengan negara lain.
  • Perbedaan kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan di berbagai bidang.
  • Perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan perbedaan pendapat negara.
  • Tanggung jawab sebagai warga dunia untuk mewujudkan kehidupan dunia yang tertib, aman damai, dan merata.

Melalui penyataan tersebut anda telah mengetahui faktor pendorong terjadinya hubungan Internasional. Mengapa hubungan internasional iu penting? Pastilah ada beberapa manfaat yang dirasakan negara dengan melakukan hubungan internasional tersebut. Adapun manfaat penting hubungan internasional sebagai berikut:

1)      Hubungan internasional dapat memperbaiki pertumbuhan bangsa negara.

2)      Dengan melakukan hubungan internasional negara-negara yang bersangkutan dapat memenuhi kepentingan nasional yang tidak dapat dipenuhi oleh negara sendiri.

3)      Membeiasakan hubungan internasional dapat mewujudkan kehidupan dunia yang tertib, aman, damai, adil, dan merata.

4)      Menumbuhkan saling pengertian antar bangsa atau antar negara.

5)      Memenuhi kebutuhan setiap negara atau pihak yang berhubungan.

6)      Mempererat hubungan, rasa persahabatan, dan persaudaraan.

7)      Memenuhi keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Dengan menyimak faktor pendorong dan arti penting hubungan internasional, kita dapat memahami makna hubungan internasional. Makna hubungan internasional menimbulkan kewajiban-kewajiban sebagai berikut.

1)      Bangsa-bangsa diharapkan saling menghormati dan bekerja sama atas dasar persamaan dan kekeluargaan.

2)      Bangsa-bangsa wajib menghormati kedaulatan negara lain.

3)      Bangsa-bangsa tidak boleh mencampuri urusan dalam negri negara lain.

4)      Bangsa-bangsa diharapkan hidup berdampingan secara damai.

5)      Bangsa yang satu tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada bangsa lain

2. Alat Penunjang Hubungan Internasional

Diperlukan berbagai macam alat  penunjang lancarnya proses hubungan internasional. Alat penunjang dalam hal ini adalah sarana dan prasarana yang bisa digunakan dalam hubungan internasional. Adapun sarana yang digunakan dalam hubungan internasional sebagai berikut.

  1. Perjanjian Internasional atau Hukum Internasional

Menurut konvensi Wina tahun 1969, perjanjian internasional adalah persetujuan yang digunakan oleh dua negara atau lebih untuk mengadakan hubungan menurut ketentuan hukum internasional. Oleh karna itu, keberadaan perjanjian internasional dapat memberikan landasan bagi penyelenggaraan  hubungan antar negara di dunia.

  1. Pelaksanaan Hubungan Internasional

Pelaksanaan hubungan internasional adalah [perwakilan negara atau perwakilan pemerintah yang sering disebut perwakilan diplomatik, termasuk kepala negara/kepala pemerintahan dan menteri luar negri. Selain itu, pelaksanaan hubungan internasional adalah lembaga internasional yang terdiri atas institusi kelompok negara yang biasa dikenal organisasi internasional.

 

 

 

  1. Sarana dan Prasarana Internasional

Dalam hal mendukung jalanya hubungan internasional sangat diperlakukan sarana dan prasarana internasional. Sarana dan prasarana internasional tersebut berupa alat transportasi modem, alat telekomunikasi, internet, dan satelit.

  1. Keamanan Internasional

Keamanan internasional merupakan salah satu sarana penting dalam pelaksanaan hubungan internasional. Hal ini dapat di buktikan dengan adanya kecenderungan bahwa banyak investor asing yang menanamkan modalnya di negara yang aman dari pada di daerah rawan konflik atau tidak aman.

  1. Politik Luar Negri Negara yang Bersangkutan

Politik luar negri adalah suatu pencerminan dari politik nasional dan kepentingan nasional suatu negara yang di tujukan keluar negri terkait dalam suatu sistem. Lantas, apa politik luar negri negara kita.?

Politik negara Indonesia adalah politik luar negri yang bebas dan aktif. Bebas artinya bangsa indonesia bebas menentukan sikap dan pandangan terhadap masalah-masalah internasional dan terlepas dari  ikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia, yang secara ideologis bertentangan dengan Indonesia. Aktif artinya negara indonesia aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia, aktif memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan, aktif memperjuangkan ketertiban dunia, dan ikut serta menciptakan keadilan sosial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERJANJIAN INTERNASIONAL

 

Perjanjian Internasional adalah sebuah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara atau organisasi internasional. Sebuah perjanjian multilateral dibuat oleh beberapa pihak yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian bilateral dibuat antara dua negara. Sedangkan, perjanjian multilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh lebih dari dua negara.

  1. a.   Pengertian perjanjian internasional menurut para ahli
  • Rifhi Siddiq

Perjanjian internasional adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang merupakan subjek hukum internasional yang masing-masing sepakat akan hal yang terkandung dalam persetujuan tersebut

  • Prof Dr.Mochtar Kusumaatmadja

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu

  • Oppenheimer-Lauterpacht

Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya

  • G. Schwarzenberger

Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional

  • Konferensi Wina ((1969))

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu

  • Pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional

Perjanjian internasional baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersangkutan

Jadi, perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan mengakibatkan hukum tertentu. Perjanjian internasional sekaligus menjadi subjek hukum internasional. Perjanjian internasional juga lebih menjamin kepastian hukum serta mengatur masalah-masalah bersama yang penting. Disebut perjanjian internasional jika perjanjian diadakan oleh subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional.

  1. b.   Istilah-istilah perjanjian internasional

Berbagai istilah dalam perjanjian internasional didasarkan pada tingkat pentingnya perjanjian internasional tersebut serta keharusan untuk mendapatkan suatu ratifikasi dari setiap kepala negara yang mengadakan perjanjian. Istilah-istilah dalam perjanjian internasional adalah sebagai berikut:

  • Traktat (treaty), yaitu perjanjian paling formal yang merupakan persetujuan dan dua negara atau lebih. Perjanjian ini khusus mencakup bidang politik dan bidang ekonomi.
  • Konvensi (convention), yaitu persetujuan formal yang bersifat multilateral dan tidak berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi (high policy). Persetujuan ini hams dilegalisasi oleh wakil­wakil yang berkuasa penuh (plaenipotentiones).
  • Protokol (protocol), yaitu persetujuan yang tidak resmi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara, mengatur masalah-masalah tambahan seperti penafsiran klausal-klausal tertentu.
  • Persetujuan (agreement), yaitu istilah yang digunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat sementara. Perikatan tidak seresmi traktat dan konvensi.
  • Proses verbal, yaitu catatan-catatan atau ringkasan-ringkasan atau kesimpulan-kesimpulan konferensi diplomatic atau catatan-catatan suatu permufakatan. Proses verbal tidak diratifikasi.
  • Piagam (statute); yaitu himpunan peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan internasional baik mengenai pekerjaan maupun kesatuan-kesatuan tertentu seperti pengawasan internasional yang mencakup tentang minyak atau mengenai lapangan kerja lembaga-lembaga internasional. Piagam itu dapat digunakan sebagai alat tambahan untuk pelaksanaan suatu konvensi seperti piagam kebebasan transit.
  • Deklarasi (declaration), yaitu perjanjian internasional yang berbentuk traktat dan dokumen tidak resmi. Deklarasi sebagai traktat bila menerangkan suatu judul dan batang tubuh ketentuan traktat dan sebagai dokumen tidak resmi apabila merupakan lampiran pada traktat atau konvensi. Deklarasi sebagai persetujuan tidak resmi bila mengatur hal-hal yang kurang penting.
  • Modus vivendi, yaitu dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara sampai berhasil diwujudkan perjumpaan yang lebih permanent, terinci dan sistematis serta tidak memerlukan ratifikasi.
  • Pertukaran nota (exchange notes), yaitu metode yang tidak resmi tetapi akhir-akhir ini banyak digunakan. Biasanya pertukaran nota dilakukan oleh wakil-wakil militer dan negara serta dapat bersifat multilateral. Akibat pertukaran nota ini timbul kewajiban yang menyangkut mereka.
  • Ketentuan penutup (final act), yaitu ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta, nama utusan yang turut diundang serta Inasalah yang disetujui konferensi dan tidak memerlukan ratifikasi.
  • Ketentuan Umum (general act), yaitu traktat yang dapat bersifat resmi dan tidak resmi. Misalnya, LBB (Liga Bangsa Bangsa) menggunakan ketentuan umum mengenai arbritasi untuk menyelesaikan secara damai pertikaian internasional tahun 1928.
  • Charter yaitu istilah yang dapat dipakai dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administrant.. Misal Atlantic Chaner.
  • Pakta (pact) yaitu istilah yang menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus (Pakta Wartawa). Pakta membutuhkan ratifikasi.
  • Covenant yaitu anggaran dasar LBB (Liga Bangsa Bangsa)
  • Agreed minutes, yaitu risalah yang disepakati.
  • Summary record, yaitu catatan singkat, ikhtisar.
  • Letter of intens yaitu nota kesepakatan.

Pada umumnya bentuk perjanjian internasional menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh suatu perjanjian mewakili bobot kerjasama yang berbeda tingkatannya. Perbedaan istilah tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian sebagaimana tertuang di dalam suatu peijanjian internasional. Penggunaan suatu bentuk tertentu bagi perjanjian internasional, pada dasam y a menunjukkan keinginan dan maksud para pihak terkait serta dampak politiknya bagi para pihak tersebut.

 

 

  1. c.    Tahap-tahap perjanjian internasional

Dalam Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional disebutkan bahwa dalam pembuatan perjanjian, baik bilateral maupun multilateral dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

  1. Perundingan (negotiation), merupakan perjanjian tahap pertama antara pihak/negara tentang objek tertentu. Dalam melaksanakan negosiasi, suatu negara dapat diwakili oleh pejabat yang dapat menunjukkan surat kuasa penuh (full powers). Hal tersebut juga dapat dilakukan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri, atau duta besar. Perundingan yang diadakan dalam rangka peijanjian bilateral, disebut talk. Sedangkan dalam rangka multilateral disebut diplo­matic conference atau konferensi. Selain secara resmi ada juga perundingan yang tidak resmi. Perundingan sedemikian disebut corridor talk”‘
  2. Penandatanganan (signature), yaitu penandatanganan hasil perundingan yang dituangkan dalam naskah perundingan yang dilakukan wakil-wakil negara peserta yang hadir. Dalam perjanjian bilateral, penandatanganan dilakukan oleh kedua wakil negara yang telah melakukan perundingan sehingga penerimaan hasil perundingan secara bulat dan penuh, mutlak sangat diperlukan oleh kedua belah pihak. Sebaliknya, dalam perjanjian multilateral penandatanganan naskah hasil perundingan dapat dilakukan jika disetujui 2/3 dan semua peserta yang hadir dalam perundingan, kecuali jika ditentukan lain. Namun demikian, perjanjian belum dapat diberlakukan oleh masing-masing negara, sebelum diratifikasi oleh masing-masing negaranya.
  3. Pengesahan (ratification), di mana suatu negara mengikatkan din pada suatu perjanjian dengan syarat apabila telah clisahkan oleh badan yang berwenang di negaranya. Penandatanganan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan masih hams dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan yang disebut ratifikasi.

 

 

 

 

 

SISTEM HUKUM dan PERADILAN INTERNASIONAL

  1. Makna Hukum Internasional

Menurut Mochtar Kusumaatmaja, Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas Negara, antara Negara dengan Negara, dan Negara dengan subyek hukum internasional bukan Negara, atau antar subyek hukum internasional bukan Negara satu sama lain.

Hukum Internasional digolongkan menjadi hukum Internasional Publik dengan hukum perdata internasional. Hukum Internasional Publik atau hukum antar negara, adalah asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang bersifat pidana, sedangkan hukuk perdata internasional atau hukum antar bangsa, yang mengatur masalah perdata lintas Negara (perkawinan antar warga Negara suatu Negara dengan warga Negara lain).
Wiryono Prodjodikoro, Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur perhubungan hukum antara berbagai bangsa di berbagai Negara.

J.G.Starke menyatakan, Hukum Internasional adalah sekumpulan hukum (body of low) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dank arena itu biasanya ditaati dalam hubungan antar Negara.

B. Asas – asas hukum Internasional

Menurut Resolusi majelis Umum PBB No. 2625 tahun 1970, ada tujuh asas, yaitu :

  1. Setiap Negara tidak melakukan ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan Negara lain. Dalam asas ini ditekankan bahwa setiap Negara tidak memberikan ancaman dengan kekuatan militer dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan piagam PBB.
  2. Setiap Negara harus menyelesaikan masalah internasional dengan cara damai, Dalam asas ini setiap Negara harus mencari solusi damai, menghendalikan diri dari tindakan yang dapat membahayakan perdamaian internasional.
  3. Tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri Negara lain, Dalam asas ini menekankan setip Negara memiliki hak untuk memilih sendiri keputusan politiknya, ekonomi, social dan system budaya tanpa intervensi pihak lain.
  4. Negara wajib menjalin kerjasama dengan Negara lain berdasar pada piagam PBB, kerjasama itu dimaksudkan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional di bidang Hak asasi manusia, politik, ekonomi, social budaya, tekhnik, perdagangan.
  5. Asas persaman hak dan penentuan nasib sendiri, kemerdekaan dan perwujudan kedaulatan suatu Negara ditentukan oleh rakyat.
  6. Asas persamaan kedaulatan dari Negara, Setiap Negara memiliki persamaan kedaulatan secara umum sebagai berikut :
    1. Memilki persamaan Yudisial (perlakuan Hukum).
    2. Memilikimhak penuh terhadap kedaulatan
    3. Setiap Negara menghormati kepribadian Negara lain.
    4. Teritorial dan kemerdekanan politi suatu Negara adalah tidak dapat diganggu gugat.
    5. Setap Negara bebas untuk membangun system politik, soaial, ekonomi dan sejarah
      bansanya.
    6. Seiap Negara wajib untuk hidup damai dengan Negara lain.
    7. Setiap Negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi kewajibannya, pemenuhan kewajiban itu harus sesuai dengan ketentuan hukum internasional.
    8. c.       Subyek Hukum Internasional

Adalah pihak-pihak yang membawa hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan internasional. Menurut Starke, subyek internasional termasuk Negara, tahta suci, Palang merah Internasional, Organisasi internasional, Orang perseorangan (individu), Pemberontak dan pihak-pihak yang bersengketa.

  • Negara, negara sudah diakui sebagi subyek hukum internasional sejak adanya hukum international, bahkan hukum international itu disebut sebagai hukum antarnegara.
  • Tahta Suci (Vatikan) Roma Italia, Paus bukan saja kepoala gereja tetapi memiliki kekuasaan duniawi, Tahta Suci menjadi subyek hukum Internasional dalam arti penuh karena itu satusnya setara dengan Negara dan memiliki perwakilan diplomatic diberbagai Negara termasuk di Indonesia.
  • Palang Merah Internasional, berkedudukan di jenewa dan menjadi subyek hukum internasional dalam arti terbatas, karena misi kemanusiaan yang diembannya.
  • Organisasi Internasional, PBB, ILO memiliki hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional, sehingga menjadi subyek hukum internasional.
  • Orang persorangan (Individu), dapat menjadi subyek internasional dalam arti terbatas, sebab telah diatur dalam perdamaian Persailes 1919 yang memungkinkan orang perseorangan dapat mengajukan perkara ke hadapat Mahkamah Arbitrase Internasional.
  • Pemberontak dan pihak yang bersengketa, dalam keadaan tertentu pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dan mendapat pengakuan sedbagai gerakan pembebasan dalam memuntut hak kemerdekaannya. Contoh PLO (Palestine Liberalism Organization) atau Gerakan Pembebasan Palestina.
  1. d.      Sumber-Sumber Internasional

Adalah sumber-sumber yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan masalah-masalah hubungan internasional. Sumber hukum internasional dibedakan menjadi sumber hukumdalam arti materil dan formal. Dalam arti materil, adalah sumber hukum internasional yang membahas dasar berlakunya hukum suatu Negara. Sedangkan sumber hukum formal, adalah sumber dari mana untuk mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional.

Menurut Brierly, sumber hukum internasional dalam arti formal merupakan sumber yang paling utama dan memiliki otoritas tertinggi dan otentik yang dipakai Mahkamah internasional dalam memutuskan suatu sengketa internasional.
Sumber hukum internasional formal terdapat dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen 1920, sebagai berikut :

1. Perjanjian Internasional (traktat), adalah perjanjian yang diadakan antaranggota masyarakat bangsa-bangsa dan mengakibatkan hukum baru.

2. Kebiasaan Internasional yang diterima sebagai hukum, jadi tidak semua kebiasaan internasional menjadi sumber hukum. Syaratnya adalah kebiasann itu harus bersifat umum dan diterima sebagi hukum.

3. Asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab, adalah asas hukum yang mendasari system hukum modern. Sistem hukum modern, adalah system hukum positif yang didasarkan pada lembagaa hukum barat yang berdasarkan sebagaian besar pada asas hukum Romawi.

4. Keputusan-keputusan hakim dan ajaran para ahli hukum Internasional,adalah sumber hukum tambahan (subsider), artinya dapat dipakai untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan pada sumber hukum primer atau utama yaitu Perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan asas hukum umum. Yang disebut denga keputusan hakim, adalah keputusan pengadilan dalam arti luas yang meliputi segala macam peradilan internasional dan nasional, termasuk mahkamah arbitrase. Ajaran para ahli hukum internasional itu tidak bersifat mengikat, artinya tidak dapat menimbulkan suatu kaidah hukum.

e.  Lembaga Peradilan Internasional

1. Mahkamah Internasional :

Mahkamah internasional adalah lembaga kehakiman PBB berkedudukan di Den Haag, Belanda. Didirikan pada tahun 1945 berdasarkan piagam PBB, berfungsi sejak tahun 1946 sebagai pengganti dari Mahkamah Internasional Permanen.

Mahkamah Internasional terdiri dari 15 hakim, dua merangkap ketua dan wakil ketua, masa jabatan 9 tahun. Anggotanya direkrut dari warga Negara anggota yang dinilai cakap di bidang hukum internasional. Lima berasal dari Negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB seperti Cina, Rusia, Amerika serikat, Inggris dan Prancis.

Fungsi Mahkamah Internasional Adalah menyelesaikan kasus-kasus persengketaan internasional yang subyeknya adalah Negara. Ada 3 kategori Negara, yaitu :
• Negara anggota PBB, otomatis dapat mengajukan kasusnya ke Mahkamah Internasional.
• Negara bukan anggota PBB yang menjadi wilayah kerja Mahkamah intyernasional. Dan yang bukan wilayah kerja Mahkamah Internasional boleh mengajukan kasusnya ke Mahkamah internasional dengan syarat yang ditentukan dewan keamanan PBB.
• Negara bukan wilayah kerja (statute) Mahkamah internasional, harus membuat deklarasi untuk tunduk pada ketentuan Mahjkamah internasional dan Piagam PBB.

Yuridikasi Mahkamah Internasional : Adalah kewenangan yang dimilki oleh Mahkamah Internasional yang bersumber pada hukum internasional untuk meentukan dan menegakkan sebuah aturan hukum. Kewenangan atau Yuridiksi ini meliputi:
• Memutuskan perkara-perkara pertikaian (Contentious Case).
• Memberikan opini-opini yang bersifat nasehat (Advisory Opinion).

Yuridikasi menjadi dasar Mahkamah internasional dalam menyelesaikan sengketa Internasional. Beberapa kemungkinan Cara penerimaan Yuridikasi sbb :

• Perjanjian khusus, dalam mhal ini para pihak yang bersengketa perjanjian khusus yang berisi subyek sengketa dan pihak yang bersengketa. Contoh kasus Indonesia degan Malaysia mengenai Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.

• Penundukan diri dalam perjanjian internasional, Para pihak yang sengketa menundukkan diri pada perjanjian internasional diantara mereka, bila terjadi sengketa diantara para peserta perjanjian.
• Pernyataan penundukan diri Negara peserta statute Mahkamah internasional, mereka tunduk pada Mahkamah internasional, tanpa perlu membuat perjanjiankhusus.

• Keputusan Mahkamah internasional Mengenai yuriduksinya, bila terjadi sengketa mengenai yuridikasi Mahkamah Internasional maka sengketa tersebut diselesaikan dengan keputusan Mahkamah Internasional sendiri.

• Penafsiran Putusan, dilakukan jika dimainta oleh salah satu atau pihak yang bersengketa. Penapsiran dilakukan dalambentuk perjanjian pihak bersengketa.

• Perbaikan putusan, adanya permintaan dari pihak yang bersengketa karena adanya fakta baru (novum) yang belum duiketahui oleh Mahkamah Internasional.

  1. Mahkamah Pidana Internasional :

Bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum internasional dan memastikan pelaku kejahatan internasional. Terdiri dari 18 hakim dengan masa jabatan 9 tahun dan ahli dibidang hukum pidana internasional. Yuridiksi atau kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Pidana Internasional adalah memutus perkara terhadap pelaku kejahatan berat oleh warga Negara dari Negara yang telah meratifikasi Statuta Mahkamah.

3.Panel Khusus dan Spesial Pidana internasional : Adalah lembaga peradilan internasional yang berwenang mengadili para tersangka kejahatan berat internasional yang bersifat tidak permanen atau sementara (ad hoc) dalam arti setelah selesai mengadili maka peradilan ini dibubarkan. Yuridiksi atau kewenangan darai Panel khusus dan special pidana internasional ini, adalah menyangkut tindak kejahatan perang dan genosida (pembersihan etnis) tanpa melihat apakah Negara dari si pelaku itu telah meratifikasi atau belum terhadap statute panel khusus dan special pidana internasional ini. Contoh Special Court for East Timor dan Indonesia membentuk Peradilan HAM dengan UU No. 26 tahun 2000.

f. Sebab-sebab terjadinya Sengketa Internasional

Sengketa internasional (International despute), adalah perselisihan yang terjadi antara Negara dengan Negara, Negara dengan individu-individu, atau Negara dengan lembaga internasional yang menjadi subyek hukum internasional.
Sebab-sebab sengketa internasional :

1. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam mperjanjiann internasional.

2. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian internasional

3. Perebutan sumber-sumber ekonomi

4. Perebutan pengaruh ekonomi, politik, atau keamanan regional dan internasional.

5. Adanya intervensi terhadap kedayulatan Negara lain.

6. Penghinaan terhadap harga diri bangsa.

g. Cara penyelesaian Sengketa internasional

Ada dua cara penyelesaian segketa internasional, yaitu secara damai dan paksa, kekerasan atau perang.
• Penyelesaian secara damai, meliputi :

Arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa internasional dengan cara menyerahkannya kepada orang tertentu atau Arbitrator, yang dipilih secara bebas oleh mereka yang bersengketa, namun keputusannya harus sesuai dengan kepatutan dan keadilan ( ex aequo et bono).
Prosedur penyelesaiannya, adalah :

1. Masing-masing Negara yang bersengketa menunjuk dua arbitrator, satu boleh
berasal dari warga negaranya sendiri.

2. Para arbitrator tersebut memilih seorang wasit sebagai ketua dari pengadilan
Arbitrase tersebut.

3. Putusan melalui suara terbanyak.

Penyelesaian Yudisial, adalah penyelesaian sengketa internasional melalui suatu pengadilan internasional dengan memberlakukan kaidah-kaidah hukum.

Negosiasi, tidak seformal arbitrase dan Yudisial. Terlebih dahulu dilakukan konsultasi dan komunikasi agar negosiasi dapat berjalan semestinya.

Jasa-jasa baik atau mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa internasional dimana Negara mediator bersahabat dengan para pihak yang bersengketa, dan membantu penyelesaian sengketanya secara damai. Contoh Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian konplik Indonesia Belanda tahu 1947. Dalam penyelesaina dengan Jasa baik pihak ketiga menawarkan penyelesaian, tapi dalam Penyelesaian secara Mediasi, pihak mediator berperan lebih aktif dan mengarahkan pihak yang bersengketa agar penyelesaian dapat tercapai.
Konsiliasi, dalam arti luas adalah penyelesaian sengketa denga bantuan Negara-negara lain atau badan-badan penyelidik dan komite-komite penasehat yang tidak berpihak. Konsiliasi dalam arti sempit, adalah suatu penyelesaian sengketa internasional melalui komisi atau komite dengan membuat laporan atau ussul penyelesaian kepada pihak sengketa dan tidak mengikat.
Penyelidikan, adalah biasanya dipakai dalam perselisioshan batas wilayah suatu Negara dengan menggunakan fakta-fakta untuk memperlancar perundingan.

Penyelesian PBB, Dididrikan pada tanggal 24 Oktober 1945 sebagai pengganti dari LBB (liga Bangsa-Bangsa), tujuan PBB adalah menyelesaikan sengketa internasional secara damai dan menghindari ancaman perang.

• Penyelesaian secara pakasa, kekerasan atau perang :

Perang dan tindakan bersenjata non perang, bertujuan untuk menaklukkan Negara lawan dan membebankan syarat penyelesaian kepada Negara lawan.

Retorsi, adalah pembalasan dendam oleh suatu Negara terhadap tindakan – tindakan tidak pantas yang dilakukan Negara lain. Contoh menurunkan status hubungan diplomatic, atau penarika diri dari kesepakatan-kresepakatan fiscal dan bea masuk.

Tindakan-tindakan pembalasan, adalah cara penyelesaian sengketa internasional yang digunakan suatu Negara untuk mengupayakan memperoleh ganti rugi dari Negara lain. Adanya pemaksaan terhadap suatu Negara.

Blokade secara damai. Adalah tindakan yang dilakukan pada waktu damai, tapi merupakan suartu pembalasan. Misalnya permintaan ganti rugi atas pelabuhan yang di blockade oleh Negara lain.
Intervensi (campur tangan),adalah campur tanagn terhadap kemerdekaan politik tertentu secara sah dan tidak melanggar hukum internasional. Contohnya :

1. Intervensi kolektif sesuai dengan piagam PBB.

2. Intervesi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warga negaranya.

3. Pertahanan diri.

4. Negara yang menjadi obyek intervensi dipersalahkan melakukan pelanggaran
berat terhadap hukum internasional.

h. Penyelesaian melalui Mahkamah internasional

Ada dua mekanisme penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah internasional, yaitu mekanisme normal dan khusus.

• Mekanisme Normal :

1. Penyerahan perjanjian khusus yng berisi tdentitas para pihak dan pokok persoalan sengketa.
2. Pembelaan tertulis, berisi fakta, hukum yang relevan, tambahan fakta baru, penilakan atas fakta yang disebutkan dan berisi dokumen pendukung.

3. Presentasi pembelaan bersifat terbuka dan umum atautertutup tergantung pihak sengketa.
4. Keputusan bersifat menyetujui dan penolakan. Kasus internasional dianggap selesai apa bila :

Para pihak mencapai kesepakatan

Para pihak menarik diri dari prose persidangan Mahkamah internasional.

Mahkamah internasional telah memutus kasus tersebut berdasarkan pertimbangan dan telah dilakukan ssuai proses hukum internasional yang berlaku.

• Mekanisme Khusus :

1. Keberatan awal karena ada keberatan dari pihak sengketa Karen mahkamah intrnasional dianggap tidak memiliki yusidiksi atau kewenangan atas kasus tersebut.
2. Ketidak hadiran salah satu pihak yang bersengketa, biasanya dilakukan oleh Negara tergugat atau respondent karena menolak yuridiksi Mahkamah Internasional.
3. Keputusan sela, untuk memberikan perlindungan terhadap subyek persidangan, supaya pihak sengketa tidak melakukan hal-hal yang mengancah efektivitas persidangan Mahkamah internasional.
4. Beracara bersama, beberapa pihak disatukan untuk mengadakan sidang bersama karena materi sama terhadap lawan yang sama.
5. Intervensi, mahkamah internasional memberikan hak kepada Negara lain yang tidak terlibat dalam sengketa untuk me;lakkan intervensi atas sengketa yangsedang disidangkan bahwa dengan keputusan Mahkamah internasional ada kemungkinan Negara tersebut dirugikan.

i. Contoh Keputusan/kasus Mahkamah Internasioanal

• Amerika serikat di Filipina : tahun 1906 tentara AS melakukan pembunuhan warga Filipina, membunuh dan membakar 600 rakyat desa itu. Para pelakunya telah di sidang di pengadilan militer amun banyak yang dibebaskan.

• Amerika serikat di Cina : pada tahun 1968 terjadi pristiwa My lai Massacre. Kompi Amerika menyapu warga desa denga senjata otomatis dan menewaskan 500 orang. Pra pelakunya telah disidang dan dihukum.

• Amerika serikat di Jepang : pada tahun 1945 lebih dari 40.000 rakyat Jepang meninggal akibat Bom Atom.

• Pembersihan etnis yahudi oleh Nazi Di jerman atas pimpinan Adolf Hitler, Mahkamah Internasional telah mengadili dan menhukum pelaku.

• Jepang banyak membunuh rakyat Indonesia dengan Kerja paksa dan 10.000 rakyat Indonesia hilang. Pengadilan internasional telah dijalankan dan menghukum para penjahatnya.

• Serbia di Bosnia dan Kroasia: anatar 1992-1995 pembersihan etnis kroasia dan Bosnia oleh Kroasia danmembunuh sekitar 700.000 warga Bosnia dan Kroasia. Para penjahat perangnya sampai sekarang masih menjalani proses persidangan di Den Haag,Belanda.

• Pemerintah Rwanda terhadap etniks Hutu : Selama tiga bulan di tahu 1994 antara 500 samapai 1 juta orang etnis Hutu dan Tutsi telah dibunuh ioleh pemerintah Rwanda. PBB menggelar pengadilan kejahatan perang di Arusha Tanzania dan hanya menyeret 29 penjahat perangnya.

• Indonesia dengan Malaysia terhadap kasus Pulau sipadan dan Ligitan, dan Mahkamah internasional memenangkan pihak Malaysia pada ahun 2003. Malaysia adalah pemilik ke dua pulau tersebut. Indonesia menghormatikeputusan tersebut.

• Kasaus Timor TImur diselesaikan secara Intrnasional dengan referendum. Dan sejak tahun 1999 Timor-Timur berdiri sebagai sebuah Negara bernama Republik Tomor Lorosae /Timor Leste.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s